Ketimpangan sosial menjadi isu global yang sulit dihindari, tetapi tingkat keparahannya berbeda di setiap negara. Salah satu contoh nyata adalah India, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu ekstrem.
Berdasarkan laporan World Inequality Database, kelompok 1% orang terkaya di India rata-rata memiliki pendapatan INR 5,6 juta per tahun atau setara Rp993 juta. Sebaliknya, 50% penduduk terbawah hanya memperoleh INR 71.163 atau sekitar Rp13,32 juta per tahun. Di tengahnya, kelompok 10% teratas mendapatkan INR 1,35 juta (Rp252,84 juta), sementara 40% kelas menengah hanya memperoleh sekitar INR 165.273 (Rp30,95 juta).
Ketimpangan ini tidak hanya sebatas angka, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kasta yang mengakar kuat dalam masyarakat India. Sistem ini membatasi mobilitas sosial, terutama bagi kelompok Dalit atau kasta terbawah. Mereka hidup dengan stigma sosial, kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, dan memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan berkualitas. Akibatnya, kemiskinan struktural diwariskan dari generasi ke generasi, membuat perbaikan taraf hidup menjadi semakin sulit.
Berbeda dengan India, Indonesia tidak memiliki sistem kasta yang menghambat mobilitas sosial. Namun, masalah ketimpangan tetap ada. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia pada 2023 berada di angka 0,38. Angka ini menandakan jarak yang cukup lebar antara kelompok kaya dan miskin, meskipun ada perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Distribusi pendapatan di Indonesia juga menunjukkan ketimpangan. 20% kelompok terkaya menguasai sekitar 45% pendapatan nasional, sementara 40% kelas menengah mendapatkan sekitar 35%, dan 40% terbawah hanya menikmati 20% pendapatan nasional.
Faktor penyebab utama ketimpangan ini meliputi ketidakmerataan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang, serta dominasi pekerjaan informal. Daerah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya terus berkembang pesat, sedangkan daerah terpencil sering tertinggal karena minim infrastruktur dan akses ekonomi.
India dan Indonesia memiliki karakteristik ketimpangan sosial yang berbeda. Di India, sistem kasta menjadi penghambat utama mobilitas sosial. Sedangkan di Indonesia, faktor ekonomi dan struktural menjadi penyebab utama ketimpangan.
Namun, Indonesia memiliki keunggulan karena setiap individu berpotensi sukses tanpa batasan sistem kasta. Dengan kebijakan yang fokus pada pembangunan merata, akses pendidikan berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, ketimpangan ini dapat ditekan secara bertahap.
Peningkatan akses pendidikan adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Pendidikan berkualitas yang merata akan membuka peluang bagi generasi muda di daerah terpencil untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur juga perlu dipercepat, khususnya di daerah-daerah tertinggal yang selama ini belum menikmati manfaat ekonomi seperti di kota-kota besar. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan internet akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperkuat. Kredit usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha dapat membantu masyarakat kecil meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi lain, kebijakan yang lebih adil dalam distribusi aset dan sumber daya ekonomi harus menjadi prioritas agar monopoli ekonomi oleh kelompok tertentu dapat dikurangi.
Pada akhirnya, ketimpangan sosial memang menjadi tantangan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk India dan Indonesia. Meski memiliki kondisi yang berbeda, upaya untuk mengurangi kesenjangan harus terus dilakukan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut, dimulai dari diri sendiri dan pemerintah yang mendukungnya.
