Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa standar hidup layak di Indonesia pada tahun 2024 naik menjadi Rp1,02 juta per bulan atau Rp12,3 juta per tahun. Kenaikan ini sebesar 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp990,9 ribu per bulan. Meski di atas kertas tampak seperti langkah positif, apakah angka ini benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di kota-kota besar?
Bagi masyarakat perkotaan seperti di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, hidup dengan standar Rp1,02 juta per bulan adalah tantangan besar. Biaya hidup yang tinggi di kota-kota ini membutuhkan pengeluaran jauh di atas standar yang ditetapkan oleh BPS. Pertanyaannya, untuk siapa standar ini sebenarnya berlaku?
Jakarta sebagai kota metropolitan adalah contoh paling mencolok dari mahalnya biaya hidup di Indonesia. Rata-rata biaya sewa kamar kost sederhana saja bisa mencapai Rp1,5 juta per bulan, belum termasuk makan, transportasi, dan kebutuhan lain. Lalu, untuk hidup layak di Jakarta, seseorang harus memiliki penghasilan yang jauh di atas Rp1 juta per bulan. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan tiga kali sehari di warung biasa, seseorang bisa menghabiskan sekitar Rp60 ribu per hari. Jika dikalikan sebulan, angka ini sudah mencapai Rp1,8 juta hanya untuk makan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa standar hidup layak sebesar Rp1,02 juta per bulan terlalu kecil untuk mencerminkan kebutuhan riil masyarakat perkotaan. Selain itu, biaya transportasi, pendidikan, dan kesehatan yang tinggi menambah beban masyarakat. Kota-kota besar lainnya seperti Surabaya dan Bandung juga menghadapi tantangan serupa dengan biaya hidup yang tidak kalah mahalnya. Sehingga, standar yang ditetapkan BPS terasa sangat minim dan tidak relevan bagi mayoritas penduduk perkotaan.
Sebaliknya, beberapa daerah seperti Papua Pegunungan memiliki biaya hidup yang lebih rendah, dengan pengeluaran riil per kapita hanya sekitar Rp475 ribu per bulan. Namun, hal ini tidak berarti masyarakat di daerah tersebut hidup dengan nyaman. Mereka menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara kota besar dan daerah tertinggal masih sangat besar. Pendekatan satu ukuran untuk semua dalam menetapkan standar hidup layak tidak cukup menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam.
Dalam banyak hal, standar Rp1,02 juta per bulan tidak mampu mencerminkan kebutuhan riil yang ada di setiap wilayah. Biaya hidup yang sangat bervariasi membuat standar ini terasa terlalu sempit dan tidak mewakili kondisi hidup di seluruh Indonesia.
Walaupun BPS menetapkan kenaikan standar hidup layak, kenyataannya mengapa Rp1,02 tidak dijadikan patokan upah minimum nasional? Faktanya, upah minimum di banyak daerah, terutama di kota besar, sudah jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Contohnya, upah minimum regional (UMR) di Jakarta dan kota-kota besar lainnya bahkan mencapai lebih dari Rp4 juta per bulan.
Standar hidup layak BPS hanya mencakup kebutuhan dasar yang sangat minim, seperti makanan dan tempat tinggal. Menggunakan angka ini sebagai patokan upah minimum nasional akan menciptakan kesenjangan besar, terutama bagi pekerja di wilayah dengan biaya hidup yang terus mengalami peningkatan di masa sekarang.
Revisi standar hidup layak menjadi kebutuhan mendesak. Angka Rp1,02 juta per bulan harus lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan inflasi, kenaikan harga barang, dan kesenjangan pengeluaran antarwilayah. Kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif sangat penting agar masyarakat di setiap wilayah, baik kota besar maupun daerah terpencil, dapat hidup sesuai dengan standar yang layak.
Revisi ini juga perlu memperhatikan realitas hidup sehari-hari yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah agar lebih relevan dan bermanfaat. Standar hidup layak seharusnya bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari kehidupan yang benar-benar dikatakan layak dan sejahtera bagi semua orang.
Peningkatan standar hidup layak harus disertai dengan kebijakan yang nyata dan relevan bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperluas lapangan kerja yang layak, memberikan pelatihan keterampilan, dan memastikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.
Bagi masyarakat, strategi keuangan yang efektif, perencanaan anggaran, serta upaya meningkatkan penghasilan adalah kunci untuk menghadapi tingginya biaya hidup. Singkatnya, perlu adanya edukasi finansial agar masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan bijaksana dalam menghadapi tantangan biaya hidup.
Pada akhirnya, kenaikan standar hidup layak menjadi Rp1,02 juta per bulan pada tahun 2024 memang terkesan sebagai langkah maju, tetapi belum cukup mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Ketimpangan antara biaya hidup di perkotaan besar dan kecil menuntut adanya revisi atau mungkin kebijakan yang lebih inklusif. Tanpa perubahan yang signifikan, standar ini hanya akan menjadi angka statistik yang tidak bermakna bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Salah satu faktor kunci untuk menjadi sukses adalah dengan memiliki Unfair Advantage dari FAR Capital. Dalam konteks finansial, memiliki akses kepada informasi edukasi yang akurat dan tepat bisa menjadi pembeda signifikan. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang strategi keuangan, perencanaan anggaran, dan pengelolaan investasi, kalian bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan terhindar dari jebakan finansial di kondisi apa pun. Jadi, manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar agar kemampuan finansial kalian meningkat.
